Di tengah pandemi Covid-19 yang belum ada kabar kapan akan berakhir, Presiden Jokowi memberikan angin segar berupa UMKM bebas pajak 6 bulan. Kabar ini disambut hangat bagi para pelaku usaha. Berikut ini ada beberapa informasi terkait hal tersebut.
1. UMKM Berkontribusi Besar
Pembebasan pajak merupakan bagian dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM. Informasi ini dipaparkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki setelah menghadiri rapat terbatas terkait program mitigasi dampak virus Corona terhadap UMKM. Dia juga akan memastikan bahwasannya berbagai stimulus itu segera akan dinikmati kepada UMKM.
Menurut Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki bahwasannya para pelaku UMKM telah memberikan kontribusi besar kepada produk domestik bruto (PDB) nasional hingga mencapai 60%. Selain itu, sektor UMKM juga telah mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%. Oleh karena itu hampir 99% pengusaha Indonesia adalah berasal dari sektor UMKM. Dapat dipastikan bahwasannya dari total sebelumnya 89% di antaranya berada di level mikro.
2. PPh Final 0,5%
Bagi para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, wajib dikenai pajak final sebesar 0,5% dari omzet sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Hal ini juga sesuai dengan keterangan yang telah diterangkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah.
Yunirwansyah. Juga menuturkan bahwasannya pemberian insentif berupa pembebasan pajak UMKM kemungkinan akan diberikan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Namun, hingga kabar ini ada, otoritas masih membahas lebih detail mengenai skema kebijakan yang akan diberikan kepada para pelaku UMKM.
3. Bantuan Tambahan
Presiden juga telah memerintahkan untuk memberikan bantuan lain seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja.
Bantuan jenis ini semua juga diberikan kepada pelaku UMKM yang termasuk kedalam kategori miskin dan kelompok rentan dampak virus Corona. Tidak hanya bebas pajak, presiden juga meminta segenap jajarannya agar memberikan kelonggaran terhadap kredit pelaku UMKM. Caranya dengan menunda angsuran maupun memberikan subsidi bunga kepada penerima KUR.
4. Sumbangan Penanggulangan Covid-19
Adanya pandemi Covid-19 dapat berimplikasi pada kebijakan pajak. Salah satunya adalah terkait dengan perlakuan sumbangan penanggulangan virus Corona sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama bahwasannya ada implikasi penetapan status penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap kebijakan pajak.
Itulah beberapa informasi terkait dengan UMKM bebas pajak 6 bulan. Semoga dengan adanya informasi ingin bisa memberikan angin segar dan kemudahan bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, kabar kebijakan ini akan diterapkan sampai bulan September 2020.